Krisis Kepemimpinan: Antara Kepentingan Privat dan Kebaikan Bersama

 Oleh: Fr. Roman Nganja

Kesalahan dan kegagalan terbesar sebuah komunitas negara ialah ketika tidak mampu memilih serta menetukan seorang pemimpin atau leader secara bijak. Persoalan seputar menentukan seorang leader yang memenuhi kriteria umum pemimpin sejati semisalnya, beritergritas, empati, bertanggung jawab, kredibilitas dan masih banyak lainnya merupakan sesuatu yang sungguh amat penting dan tentunya harus menjadi perhatian bersama. Hal ini berkenaan dengan situasi dan gaya kepemimpinan modern saat ini dengan kualitas dan standarisasi pemimpinnya yang rendah dan jauh dari kata layak serta cenderung bersifat anomali. Karena itu fenomena ini acapkali menjadi tematisasi yang kerap dihadirkan di ruang publik untuk menilik dan mencari akar penyebabnya.  

Persoalan ini kian rumit dan memiliki tendensi timbulnya patologi psikologis kolektif dalam diri manusia, yakni perasaan kecewa karena telah salah memilih seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Perasaan itu muncul di saat massa mulai menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dalam hal ini politikus tidak sesuai dengan harapan rakyat. Hal ini memang sungguh disayangkan dan hendakya dijadikan sebagai bahan refleksi bagi generasi berikutnya, bahwa memilih seorang pemimpin harus benar-benar berdasarkan kualitas-kualitas yang dimilikinya. Akan tetapi, realita yang sering terjadi ialah bahwa individu kerap memilih calon hanya berdasarkan unsur kepentingan pribadi. Problematisasi perihal penentuan seorang pemimpin kerapkali ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya ialah nepotisme. Individu memilih calon bukan lagi berdasarkan parameter kualitas diri dan kemampuan dalam memimpin tetapi lebih kepada persoalan privat, apakah dia yang akan saya pilih nantinya memiliki kontribusi bagi saya atau tidak. Hal-hal seperti keuntungan material serta  keuntungan solidaritas berupa ganjaran status sosial merupakan pemicu utama di mana kemudian individu berusaha untuk mengejarnya sehingga kebaikan bersama atau common good diabaikan. Lebih lagi individu kerap condong memperhatikan ranah privatnya ketimbang kepentingan ruang publik dan kebaikan  kolektif sehingga pada akhirnya memicu dekadensi marwah nilai hidup bersama dalam komunitas negara. Persoalan ini semakin sulit diatasi lantaran calon pemimpin atau politikus memainkan taktik kelas atas yakni dengan membius nalar massa dengan janji-janji manis yang tawarkan. Janji-janji itulah yang kemudian meninabobohkan rakyat dari kesadaraanya sehingga maksud terselebung dari politikus tidak dipahami dengan baik. Dan hal inilah yang dialami oleh masyarakat akar rumput. Bagi masyarakat akar rumput pemimpin yang merakyat, adil, bijaksana dan sukses adalah pemimpin yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, misalnya menyediakan bansos, PKH dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika banyak pemimpin yang berhasil lolos dalam pemilihan umum karena berhasil menarik hati dan seluruh diri mereka. Secara de facto situasi ini di dukung dengan presentase pemilih terbanyak ialah masyarakat kelas bawah. Artinya suara-suara masyarakat akar rumputlah yang berhasil menggolkan para politikus. Lantas jika bercermin dari realitas demikian, apakah pantas bila mereka disebut sebagai penyebab kehancuran sebuah komunitas bernama negara? Tentu saja jawabannya tidak demikian. Mereka tidak bisa disalahkan. Karena mereka hanya ingin kehidupan mereka lebih baik dari yang sebelumnya. Justru sebaliknya penyebab suatu negara mengalami kehancuran ialah para pemimpin dan politikus yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya, misalnya budaya korupsi.

Menyikapi persoalan di atas diperlukan sejumlah instrumen atau sistem yang mampu menuntun massa agar tidak salah dalam memilih pemimpin.  Dalam konteks ini seorang filsuf dari zaman klasik Plato memberikan satu gagasan penting. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik ialah kepemimpinan yang berlandaskan pada tiga unsur jiwa yaitu, tubuh, jiwa dan roh. Seorang pemimpin tidak hanya memerlukan tubuhnya dalam menentukan sebuah keputusan, ataupun sebaliknya hanya mengandalkan jiwa dan pikiran sebagai alat untuk menentukan kebenaran. Tetapi bagi Plato yang tepat ialah jika ketiganya berjalan beriringan dan seimbang. Jika ketiganya digunakan dalam menentukan sebuah keputusan niscaya kebenaran dan keadilan akan tercipta.[*] Mengacu pada konsep Plato tentang pemimpin yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan oleh pemilih ialah rekam jejak dari sang kandidat. Tetapi bahwasanya rekam jejak kariernya saja tidak cukup untuk menilai dan hal itu bisa saja diakali dan dimanipulatif oleh orang lain, maka faktor tambahan yang perlu digunakan ialah adanya sikap analisis yang disertakan dengan pertimbangan secara intensif. Sikap analisis yang dimaksudkan ialah dengan melihat kualitas diri dari kadidat, misalnya aspek kejujuran, rendah hati, memiliki visi yang jelas, dan tentunya harus bisa memberi teladan.

 Referensi:

[*] Jimmi Pindan Pute, Pute Hengki Pindan, Piter Palembangan, “Kajian PraktisKarakteristik Jiwa SeorangPemimpin Berdasarkan Filsafat Tiga Unsur Jiwa Manusia Plato”, Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat, 4:2 (Desember 2023), hlm. 113.